Human Rights

Pembela Hak Asasi Manusia: apakah perusahaan pertambangan menjalankan perannya?

Jumlah ancaman dan pembunuhan terhadap para pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dan lahan saat ini meningkat, khususnya yang terkait dengan operasi pertambangan dan proyek ekstraktif. Perlu upaya bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah ini, karena pemerintah, sektor swasta dan masyarakat luas memiliki tanggung jawab bersama. Tetapi perusahaan-perusahaan pertambangan berskala besar dapat menjalankan peran yang lebih besar. Namun, RMI Report 2020 mengungkapkan bahwa kebanyakan perusahaan gagal menunjukkan komitmen untuk menghargai hak dan memberikan perlindungan yang diterima secara internasional kepada para pembela HAM.

Para pembela HAM memainkan peran yang sangat penting dalam memerangi pelanggaran HAM yang dapat dikaitkan dengan adanya berbagai pelanggaran operasi pertambangan, mulai penggusuran paksa hingga penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, serta dari tumpahan limbah beracun hingga pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat.

Sejak tahun 2002, ketika Global Witness mulai melacak pembunuhan para pembela, pertambangan selalu menjadi sektor yang paling berbahaya bagi para pembela lahan dan lingkungan – tercatat 43 dari 168 pembunuhan terjadi pada tahun 2018. Tren yang memprihatinkan ditegaskan dalam laporan tahunan Front Line Defenders’ Global Analysis.

Pandemi Covid-19 memperburuk risiko yang dihadapi oleh para pembela, sebagaimana ditunjukkan oleh Pelapor Khusus PBB yang baru menjabat, Mary Lawlor, terkait situasi para pembela HAM. Di banyak negara, penahanan dan tindakan darurat disertai peningkatan pengawasan, pelecehan, ancaman, atau penangkapan para pembela.

Semua perusahaan pertambangan, terlepas dari apakah operasi mereka dikaitkan dengan penyerangan terhadap para pembela, reputasi mereka terdampak dan mereka dapat menghadapi persepsi negatif serta tanggapan-tanggapan buruk selama bertahun-tahun dari para pemangku kepentingan lokal, investor dan penyandang dana.

Pada peluncuran “UN Guiding Principles 10+: Next decade of Business and Human Rights “ (Prinsip-Prinsip Panduan PBB 10+: Bisnis dan HAM Dekade Mendatang) baru-baru ini, Joan Carling, Koordinator Kelompok Utama Masyarakat Adat untuk Pembangunan Berkelanjutan dan anggota Dewan Penasihat Responsible Mining Foundation (RMF), menyampaikan analisisnya: “Jika kita ingin mengubah realitas yang ada melalui penerapan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM, warisan operasi bisnis yang buruk di wilayah adat perlu dihentikan. […] Jangan lagi ada pelecehan dan pembunuhan di luar proses hukum terhadap para pembela lahan dan lingkungan.”

Sebagai langkah praktis untuk mendukung upaya global melindungi para pembela, perusahaan pertambangan setidaknya dapat menegaskan komitmen mereka untuk menghormati hak dan memberikan perlindungan kepada para pembela HAM. Penerapan komitmen seperti itu yang juga disetujui di tingkat Dewan Direksi atau manajemen senior sejalan dengan Deklarasi PBB tentang Para Pembela HAM, mekanisme regional diterapkan oleh Organization of American States (OAS), African Union (AU), Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), European Union (EU), dengan pedoman antara lain dari Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) dan 2019 Swiss Guidelines on human rights defenders.

RMI Report 2020 yang didasarkan pada bukti penilaian atas 38 kebijakan dan praktik perusahaan pertambangan berskala besar terkait masalah ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola (EESG), mencakup HAM sebagai isu transversal yang menyentuh berbagai aspek tindakan perusahaan. Namun demikian, meski hampir semua perusahaan yang dinilai dalam RMI Report 2020 sedikit banyak mengacu pada HAM dalam kebijakan perusahaan mereka, 85% (32 perusahaan) tidak membuat komitmen apa pun untuk secara khusus menghargai hak-hak para pembela HAM (lihat Gambar 1).

Dan dari enam perusahaan yang telah membuat sejumlah komitmen tegas, terkait masalah ini, hanya satu perusahaan (Newmont) yang menyatakan telah membuat komitmen resmi, yang didukung oleh manajemen senior.

Dalam Panduan Newmont tahun 2019 terkait Penghormatan Hak Asasi Manusia, perusahaan ini secara terbuka dan resmi menyatakan bahwa “para pembela HAM merupakan kelompok yang berpotensi rentan, dan nilai-nilai inti serta tanggung jawab perusahaan mendukung komitmen perusahaan untuk menghargai para pembela HAM”. Perusahaan menyatakan bahwa “perusahaan tidak membenarkan segala bentuk penyerangan terhadap para pembela HAM atau pihak yang menentang aktivitas perusahaan, dan perusahaan mengharapkan mitra bisnisnya melakukan hal yang sama”. Hal ini dapat dianggap sebagai praktik utama, mengingat kurangnya komitmen semacam itu dari sebagian besar perusahaan yang dinilai.

Langkah yang harus segera diambil oleh perusahaan terhadap pembela HAM

Perusahaan pertambangan dapat mengambil sejumlah langkah cepat dan praktis untuk mengatasi masalah ini. Langkah-langkah ini termasuk, misalnya:

• Menegaskan komitmen untuk menghormati hak dan memberikan perlindungan kepada para pembela HAM di bidang-bidang operasinya.

• Memberikan tanggung jawab dan akuntabilitas kepada manajemen senior atau tingkat dewan direksi untuk melaksanakan komitmen ini.

• Menetapkan sistem untuk memastikan agar kegiatan perusahaan pertambangan menjalankan penilaian dampak HAM secara berkala, termasuk potensi dampak langsung dan tidak langsung pada pembela HAM, dan menindaklanjuti hasil penilaian ini.

• Melaporkan secara terbuka semua penyalahgunaan dan pelanggaran hak-hak para pembela HAM yang terjadi di area izin penambangan dan di dalam rantai pasokannya.

Dan sebagai langkah proaktif, perusahaan-perusahaan pertambangan dapat membantu mengatasi salah satu akar penyebab risiko, dengan menjamin bahwa masyarakat dapat membuat pilihan bebas dan terinformasi tentang apakah dan bagaimana mereka akan memanfaatkan lahan dan sumber daya.

Untuk dapat melakukan hal ini dengan benar, perlu kepemimpinan perusahaan yang tegas dan adanya bukti perusahaan menghormati pedoman yang telah disepakati secara internasional, untuk memastikan terwujudnya hak-hak asasi manusia bagi semua dan legitimasi bagi operasi pertambangan.


Footnotes

  1. Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (UN Human Rights Office of the High Commissioner), “Siapakah pembela (HAM)”. https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/pages/defender.aspx
  2. Kecuali untuk tahun 2017 yang diambil alih sektor agribisnis. Lihat laporan tahunan yang tersedia di situs web Global Witness https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/
  3. Yang mencatat 304 pembunuhan para pembela HAM pada tahun 2019. Lihat Front Line Defenders (2020), “Global Analysis 2019”. https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2019_web.pdf
  4. Mary Lawlor (2020), “Amid the coronavirus, human rights defenders need more protection”, Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/coronavirus-human-rights-defenders-protection-200528114906737.html
  5. ISHR (2020), “Covid-19: State action must be human rights compliant and protect human rights defenders”. https://www.ishr.ch/news/covid-19-l-state-action-must-be-human-rights-compliant-and-protect-human-rights-defenders
  6. Prosedur Khusus Hak Asasi Manusia PBB (2020), “Business and human rights – towards a decade of global implementation”. https://youtu.be/2vWqc88ZIag
  7. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (1991), “Deklarasi Hak dan Kewajiban Individu, Kelompok dan Badan-badan Masyarakat untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar yang Diakui secara Universal”, khususnya lihat pasal 10, 11 dan 18. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *